Kolom

Sabtu, 8 Agustus 2026, saya menemukan satu lagi desa yang hanya perlu sidikit sentuhan untuk mengubahnya menjadi desa wisata. Namanya Nagari Kapau yang terletak di pinggiran Kota Bukittinggi. Di wilayah adat Minangkabau yang berhimpitan dengan wilayah provinsi Sumatera Barat terdapat sebanyak … nagari yang tiap nagari dipimpin oleh seorang wali nagari dan didampingi oleh LKAN dan Badan Musyawarah Nagari. Nagari di sini hampir sama, walau tidak persis, dengan wilayah pemerintahan setingkat desa kalau di Jawa dan sebagian besar wilayah di nusantara. Seperti juga di sebagian wilayah nusantara, nagari dilengkapi oleh lembaga adat untuk menjalankan norma-norma sosial yang telah dianut turun-temurun

The post Mengangkat Nagari Kapau Menjadi Desa Wisata appeared first on Langgam.id.

Persoalan fiskal daerah bermula ketika pemerintah pusat memotong Transfer ke Daerah atau TKD dengan alasan efisiensi anggaran. Pemerintah pusat menganggap penyesuaian tersebut dapat mengurangi pemborosan dan memperbaiki kualitas belanja negara. Argumen ini terlihat rasional pada permukaan, tetapi mengabaikan fungsi TKD sebagai sumber pembiayaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penggerak permintaan di daerah. Pemotongan yang berlanjut dapat mengubah kebijakan efisiensi menjadi sumber kontraksi ekonomi lokal. Pemerintah pusat mengklaim belanja kementerian dan lembaga yang dilaksanakan langsung di daerah lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menganggap pola tersebut meningkatkan kendali, mempercepat pelaksanaan, dan menjamin kesesuaian program dengan prioritas nasional. Klaim itu memerlukan pembuktian

The post Efek Balik Tekanan Fiskal Daerah appeared first on Langgam.id.

Belanja pemerintah merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hampir seluruh sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, energi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, bergantung pada efektivitas program belanja pemerintah. Oleh karena itu, kualitas belanja publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan program tersebut menghasilkan manfaat yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, evaluasi program belanja selama ini lebih banyak berorientasi pada aspek kepatuhan administrasi, tingkat serapan anggaran, pencapaian keluaran dan hasil . Pendekatan tersebut telah memperkuat akuntabilitas tata kelola

The post Program Belanja Berselimut Bancakan? appeared first on Langgam.id.

“Varschrikkalijk auto-ongeluk. Wy vernemen, dat Zondag 3 dezer, omstreeks half acht ’s avonds een autobus, die bij Rantau Berangin (in den weg van Pajakoemboeh naar Bangkinang) met de veerpont overgezet moest worden, achteruit in de Kamparrivier gereden is. Van de inzittenden verdronken 6 personen.” “Kecelakaan mobil yang mengerikan. Kami mendapat kabar bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan ini, sekitar pukul setengah delapan malam, sebuah bus yang hendak diseberangkan dengan rakit penyeberangan di Rantau Berangin (di jalan dari Payakumbuh menuju Bangkinang), meluncur mundur masuk ke Sungai Kampar. Dari para penumpang, 6 orang tewas tenggelam.”(Sumatra-Bode, 11 November 1929) Ada jelas? Nanti

The post Usul untuk Para Ketua Kapalo Arak Lapau Simpang appeared first on Langgam.id.