Author name: Syafruddin Karimi

Brent turun, tetapi risiko energi Indonesia belum tentu ikut mereda. Serangan baru terhadap kapal komersial di Selat Hormuz menunjukkan bahwa kerentanan energi Indonesia tidak cukup dibaca dari harga minyak dunia. Indonesia juga harus memperhitungkan freight, premi asuransi, keterlambatan pelayaran, kebutuhan stok pengaman, dan pergerakan rupiah. Inilah paradoks yang perlu dicermati. Brent turun dari US$105,28 menjadi US$102,59 per barel, sementara risiko fisik jalur pelayaran justru meningkat. Sebuah kapal komersial dilaporkan terkena proyektil ketika melintasi Hormuz pada malam 28 September. Kebakaran berhasil dipadamkan, kapal tetap berlayar, dan seluruh awak selamat. Pelaku serangan belum diketahui. Penurunan Brent dapat mencerminkan membaiknya aliran pasokan dari

The post Hormuz Lebih Mahal Meski Brent Turun appeared first on Langgam.id.

Biaya perang Amerika Serikat melawan Iran sudah mencapai sekitar US$38 miliar hingga 1 Agustus 2026. Congressional Budget Office memperkirakan tagihan itu bertambah sekitar US$3 miliar setiap bulan jika konflik berlanjut. Angka tersebut tampak seperti urusan fiskal Washington. Bagi Indonesia, masalahnya justru terletak pada jalur transmisi: perang menguras amunisi, mengganggu energi, mendorong inflasi AS, menekan pasar obligasi, memperkuat dolar, lalu mempersempit ruang stabilisasi rupiah. Indonesia dapat ikut membayar biaya ekonomi perang tanpa pernah membiayai satu rudal pun. Akar persoalannya adalah perang modern tidak hanya membakar anggaran pertahanan. CBO memperkirakan konflik dapat menambah inflasi AS sekitar 0,5 persen pada tiga bulan pertama

The post Dari Pentagon ke Rupiah: Bagaimana Biaya Perang AS Bisa Menjadi Risiko Indonesia? appeared first on Langgam.id.

Indonesia sedang mencari cara memperbesar pembiayaan pembangunan tanpa terus menambah beban langsung APBN. UU No. 4 Tahun 2026 memberi Holding Investasi dan Holding Operasional ruang untuk menerbitkan surat utang atau menerima pinjaman. Pemerintah melihat skema ini sebagai jalan memperluas sumber pembiayaan produktif di luar anggaran negara. Di situlah persoalan dimulai: utang memang dapat berpindah dari neraca pemerintah ke neraca entitas negara, tetapi risikonya belum tentu ikut berpindah. Tesisnya sederhana. Utang Danantara atau holding negara tidak otomatis menjadi utang pemerintah. Tetapi ketika entitas tersebut menjalankan mandat pembangunan, memakai leverage besar, dan dipersepsikan terlalu strategis untuk dibiarkan gagal, kewajiban korporasi dapat berubah

The post Ketika Utang Negara Tidak Lagi Bernama Utang Negara appeared first on Langgam.id.

Kebutuhan infrastruktur daerah terus membesar ketika kemampuan fiskal banyak pemerintah daerah justru makin terbatas. Di tengah tekanan transfer pusat dan polemik dana bagi hasil, pemerintah kini mendorong skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dengan pembayaran yang dapat dikaitkan dengan DBH. Skema ini menarik karena memberi ruang pembiayaan baru tanpa menunggu kapasitas APBD membesar. Tetapi persoalan utamanya bukan apakah daerah boleh berutang. Persoalannya adalah apakah utang itu benar-benar memperluas ruang fiskal atau hanya memindahkan beban ke anggaran masa depan. Bagi banyak daerah, masalah dasarnya terletak pada ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah masih terbatas. Pada saat yang

The post Tekanan Fiskal Daerah Memasuki Ruang Lintas Generasi appeared first on Langgam.id.

Likuiditas perbankan Indonesia belum memasuki zona krisis, tetapi arah pergerakannya patut dibaca sebagai peringatan dini. Pada Juli 2026, kredit tumbuh 13,58 persen secara tahunan, lebih cepat daripada pertumbuhan dana pihak ketiga yang sebesar 11,21 persen. Selisih pertumbuhan ini penting karena bank membiayai ekspansi aset dengan sumber dana yang tidak bertambah secepat kebutuhan kredit. Secara agregat, bantalan likuiditas masih tebal: rasio alat likuid terhadap DPK sekitar 23,10 persen dan LDR industri pada Juni 88,32 persen. Jadi, persoalannya bukan kekurangan dana secara sistemik, melainkan penyempitan ruang likuiditas pada bank tertentu dan kenaikan biaya untuk memperoleh pendanaan baru. Akar masalahnya terletak pada kombinasi

The post Likuiditas Perbankan appeared first on Langgam.id.

Lonjakan minyak kali ini bukan sekadar angka perdagangan. Pada 1 September, Brent ditutup US$94,65 per barel, naik US$4,16 atau 4,6 persen setelah serangan baru Amerika Serikat terhadap sasaran Iran dan kapal niaga di sekitar Selat Hormuz. Bagi Indonesia, kejutan itu datang ketika bantalan eksternal sedang menipis. Tesisnya jelas: eskalasi konflik memperbesar risiko energi Indonesia karena ketergantungan minyak impor mengubah gangguan pelayaran menjadi tekanan pada transaksi berjalan, rupiah, inflasi, dan anggaran; respons terbaik bukan membekukan harga secara luas, melainkan melindungi kelompok rentan sambil mempercepat pengurangan konsumsi minyak. Gejalanya terlihat pada harga. Penyebab terdekatnya ialah premi risiko atas pasokan dan pelayaran. Laporan

The post Risiko Energi Akibat Eskalasi Konflik Geopolitik appeared first on Langgam.id.

Delapan puluh satu tahun telah berlalu sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Bendera Merah Putih berkibar dari halaman rumah hingga gedung negara. Lagu kebangsaan bergema dalam upacara yang khidmat. Para pemimpin menyampaikan pidato tentang persatuan, kemajuan, dan masa depan. Di balik perayaan tersebut, satu pertanyaan mendasar perlu terus diajukan: apakah seluruh rakyat telah menikmati kemerdekaan secara nyata dan setara? Kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan asing. Kemerdekaan memperoleh makna substantif ketika setiap warga dapat hidup bermartabat, memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, serta menentukan masa depan melalui usaha dan kemampuan

The post Distribusi Kemerdekaan appeared first on Langgam.id.

RAPBN 2027 membawa pesan optimistis: pendapatan negara meningkat, belanja tetap tumbuh, dan defisit dijaga. Optimisme itu diperlukan untuk menggerakkan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat. Anggaran tetap harus berpijak pada perhitungan yang tahan terhadap guncangan. Kredibilitas fiskal tidak lahir dari angka target yang tinggi. Kredibilitas tumbuh ketika pemerintah mampu menjelaskan dasar target, risiko penyimpangan, dan langkah koreksi yang akan ditempuh. Tanpa itu, optimisme mudah berubah menjadi ilusi. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.426 triliun, tumbuh 6,8 persen dari outlook 2026. Belanja mencapai Rp4.097,2 triliun atau naik 3,9 persen, sedangkan defisit diarahkan sebesar 2,4 persen produk domestik bruto. Kerangka tersebut memakai asumsi pertumbuhan

The post Kredibilitas RAPBN 2027 appeared first on Langgam.id.

Persoalan fiskal daerah bermula ketika pemerintah pusat memotong Transfer ke Daerah atau TKD dengan alasan efisiensi anggaran. Pemerintah pusat menganggap penyesuaian tersebut dapat mengurangi pemborosan dan memperbaiki kualitas belanja negara. Argumen ini terlihat rasional pada permukaan, tetapi mengabaikan fungsi TKD sebagai sumber pembiayaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penggerak permintaan di daerah. Pemotongan yang berlanjut dapat mengubah kebijakan efisiensi menjadi sumber kontraksi ekonomi lokal. Pemerintah pusat mengklaim belanja kementerian dan lembaga yang dilaksanakan langsung di daerah lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menganggap pola tersebut meningkatkan kendali, mempercepat pelaksanaan, dan menjamin kesesuaian program dengan prioritas nasional. Klaim itu memerlukan pembuktian

The post Efek Balik Tekanan Fiskal Daerah appeared first on Langgam.id.

Pernyataan bahwa tidak ada daerah yang mampu melompat tanpa investasi pada dasarnya tepat. Investasi memperbesar kapasitas produksi, memperbaiki konektivitas, memasukkan teknologi, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas. Persoalan Sumatera Barat bukan sekadar kekurangan uang masuk. Sumbar menghadapi kekurangan investasi produktif, terhubung, dan mampu mengubah struktur ekonomi. Pada 2025, ekonomi Sumbar hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp352,19 triliun. Industri pengolahan memang tumbuh 5,38 persen, tetapi pertumbuhan keseluruhan tetap lemah. Angka ini menguatkan kritik bahwa mesin pertumbuhan daerah belum menghasilkan tenaga yang cukup. Artikel Boby Lukman Suardi (Singgalang, 30 Juli 2026) menempatkan

The post Kendala Transformasi Ekonomi Sumbar appeared first on Langgam.id.