Anggaran BGN Kalahkan 2 Kementerian Sekaligus di APBN 2027, Ekonom: Nggak Yakin Sejahterakan Bangsa
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam APBN 2027 yang disahkan DPR…
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam APBN 2027 yang disahkan DPR…
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi menyebabkan kenaikan…
FAJAR.CO.ID – Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, mengucapkan selamat kepada Suahasil Nazara yang baru dilantik…
FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ekonom Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Sutardjo Tui tak percaya stok Bahan Bakar Minyak…
Langgam.id – Polemik Pajak Air Permukaan (PAP) sektor perkebunan yang menyasar aktivitas industri kelapa sawit di Sumatra Barat (Sumbar), dinilai tidak semestinya berhenti pada persoalan mau atau tidak membayar pajak. Persoalan yang lebih mendasar justru menyangkut kepastian objek pajak, metode pengukuran dan dasar penetapan nilai rupiahnya. Hal ini diungkapkan Ekonom Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon. Ia mengatakan PAP pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga pemanfaatan sumber daya air. Namun, penerapannya harus berbasis data yang dapat diverifikasi. “Yang dipajaki adalah air yang diambil melalui pipa atau pompa, bukan pohon sawit
The post Pajak Air Permukaan Sektor Perkebunan di Sumbar Dipersoalkan, Ekonom: Jangan Ada Tagihan Tanpa Dasar Pengukuran appeared first on Langgam.id.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Arief Anshory Yusuf mengungkap sejumlah alasan dirinya menolak penerapan desil 10…
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom, Berly Martawardaya, menyoroti turunnya alokasi anggaran pendidikan yang dikaitkan dengan program…
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, merespons rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya…
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Berly Martawardaya bicara soal rencana dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi…
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utang pemerintah RI untuk kuartal II atau Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun….