Universitas fort de Kock

Langgam.id – Tim kuasa hukum dosen Universitas Fort De Kock, Erit Rovendra mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia. Permohonan itu diajukan karena kuasa hukum menilai terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan, keamanan, kebebasan, serta potensi tekanan dan intimidasi yang dapat dialami Erit setelah melaporkan dugaan kekerasan yang dialaminya. Kekhawatiran tersebut, menurut kuasa hukum, semakin menguat setelah muncul laporan polisi tandingan yang menempatkan pihak korban sebagai pihak yang diduga melakukan kekerasan. “Kami khawatir kondisi ini dapat menjadi tekanan terhadap korban maupun saksi dalam memberikan keterangan secara bebas,” kata kuasa hukum Erit, Khairul Abbas dalam keterangan tertulis, Kamis

The post Curiga Ada Upaya Kriminalisasi, Dosen Universitas Fort De Kock Ajukan Perlindungan ke LPSK appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Kuasa hukum korban dugaan tindak kekerasan di Kampus Fort De Kock, Bukittinggi desak kepolisian segera menetapkan tersangka dalam perkara yang terjadi di lingkungan kampus. Mereka juga meminta proses hukum berjalan profesional dan tidak terpengaruh oleh laporan balik yang diajukan pihak lain. Kuasa hukum korban, Khairul Abbas yang mengaku turut menjadi korban dalam peristiwa itu, mengatakan hingga kini belum adanya penetapan tersangka menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. “Menurut kami, cukup aneh apabila sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, padahal dugaan tindak pidana, khususnya dugaan kekerasan, dilakukan secara terang-terangan dan disaksikan banyak orang. Berbagai alat bukti juga telah berada di

The post Polemik Tanah di Kampus Fort De Kock Berlanjut, Kuasa Hukum Minta Polisi Tak Tunda Penetapan Tersangka appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Sengketa lahan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Universitas Fort De Kock kembali menjadi perhatian publik setelah terjadinya kericuhan di lingkungan kampus Universitas Fort De Kock, Rabu (22/7/2026) lalu. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki dasar hukum atas lahan yang disengketakan, namun berangkat dari putusan dan argumentasi hukum yang berbeda. Penasihat Hukum Universitas Fort De Kock, Guntur Abdurrahman dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyatakan sengketa kepemilikan lahan tersebut telah bergulir di pengadilan sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkara itu telah diputus melalui serangkaian proses peradilan pada periode 2019 hingga 2022. Guntur menjelaskan, pokok sengketa berawal dari adanya dua transaksi

The post Duduk Perkara Sengketa Lahan Universitas Fort De Kock dengan Pemko Bukittinggi appeared first on Langgam.id.