Opini

Daerah, Kolom, Opini, Sumbar

Jejak 30 Tahun Aset Daerah di Balik Mega Proyek Pemprov Sumbar – ARP-PIP

Jejak PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP) bermula dari sebuah proyek kerja sama yang dirancang pada 1994. Lebih dari tiga dekade kemudian, rangkaian dokumen perkara memperlihatkan persoalan yang jauh lebih kompleks: tanah sekitar 108 hektare yang dibebaskan dengan dana APBD, penyertaan modal daerah, kewajiban setoran pihak swasta, pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran daerah, perubahan nilai tanah, transaksi lahan, hingga pemeriksaan yang akhirnya diperintahkan Pengadilan Negeri Padang. Rangkaian tersebut tidak berdiri sebagai satu peristiwa. Ia berkembang dari satu keputusan ke keputusan berikutnya, sementara sebagian persoalan mengenai modal, aset dan pertanggungjawaban perusahaan terus muncul dalam dokumen

The post Jejak 30 Tahun Aset Daerah di Balik Mega Proyek Pemprov Sumbar – ARP-PIP appeared first on Langgam.id.

Kolom, Opini, Pendidikan, Perda, Perda Pendidikan Sumbar, Sumbar

Pendidikan Sumbar Butuh Perda yang Bekerja, Bukan Sekadar Pasal

Pendidikan tidak boleh berhenti sebagai kumpulan pasal. Ia harus bekerja di ruang kelas, hadir di sekolah, terasa manfaatnya bagi guru dan orang tua, serta membuka jalan bagi setiap anak untuk memiliki masa depan. Karena itu, ketika DPRD Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah daerah membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang sedang dibicarakan sesungguhnya bukan sekadar perubahan redaksi atau penambahan pasal. Yang sedang dipertaruhkan adalah kemampuan kebijakan pendidikan Sumbar menjawab zaman. Perda Nomor 2 Tahun 2019 ditetapkan pada 22 Mei 2019. Di dalamnya sudah diatur berbagai hal penting, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan pendidikan, kurikulum

The post Pendidikan Sumbar Butuh Perda yang Bekerja, Bukan Sekadar Pasal appeared first on Langgam.id.

Keuangan, Keuangan Daerah, Kolom, Opini, Sumatra Barat

Benarkah Uang Daerah Mengendap?

“Membaca Siklus Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah” Ada satu paradoks yang belakangan sering muncul dalam perbincangan publik. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan daerah masih besar karena jalan perlu diperbaiki, fasilitas kesehatan ditingkatkan, sekolah dibenahi dan pelayanan publik terus dituntut semakin baik. Di sisi lain, masyarakat diberi pasokan informasi bahwa angka saldo dana pemerintah daerah yang cukup besar di perbankan. Lalu muncul pertanyaan: kalau uang daerah tersedia, mengapa tidak segera digunakan untuk pembangunan? Benarkah pemerintah daerah mengendapkan uang di bank? Pertanyaan itu tidak hanya muncul di ruang publik. Penulis mengalaminya ketika memberikan kuliah dalam sebuah diklat dengan materi perencanaan dan

The post Benarkah Uang Daerah Mengendap? appeared first on Langgam.id.

Scroll to Top