GAPKI Sumbar

Langgam.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Barat (Sumbar) menyebut sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak terkait pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP). Ketua GAPKI Sumbar, Bambang Wiguritno, mengatakan upaya hukum tersebut ditempuh perusahaan karena terdapat keberatan terhadap dasar pengenaan dan perhitungan PAP yang ditetapkan pemerintah daerah. “Bahwa saat ini beberapa perusahaan sudah mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak,” kata Bambang kepada Langgam.id, Jumat (14/8/2026). Menurut Bambang, GAPKI tidak menolak kewajiban membayar PAP sepanjang pengenaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit anggota

The post Pengenaan PAP, Sejumlah Perusahaan Anggota GAPKI Sumbar Ajukan Banding ke Pengadilan Pajak appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Barat (Sumbar) mempersoalkan dasar pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang ditagihkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. GAPKI menilai pengenaan PAP terhadap perusahaan perkebunan belum mengacu pada alat ukur pengambilan air atau flowmeter, melainkan menggunakan perhitungan berdasarkan debit air sesaat yang mengalir pada badan air. Ketua Bidang Hukum GAPKI, Hokianto Tanjaya, mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan pengenaan PAP terhadap pabrik kelapa sawit yang mengambil air permukaan secara nyata menggunakan pompa dan dapat diukur melalui flowmeter. “Pada realitanya, PAP yang telah ditagihkan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit

The post GAPKI Sebut Objek PAP Bapenda Sumbar Tak Mengacu Alat Ukur Flowmeter appeared first on Langgam.id.